Sudah lama sekalih nih penulis ga update blog ini, maklum sibuk (hihihi sok sibuk nieh....). Tapi memang benar kok sibuk, kalau ga percaya tanya deh ma operatornya :p. Akhirnya penulis tergelitik lagi untuk membuat ketikan di blog ini, hal itu dikarenakan ada seorang temen dari Sulawesi Selatan yang bertanya mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag. Ternyata banyak temen yang bertanya-tanya toh.... Wah.... apa ga salah nih nanya ke penulis, harusnya kan nanay ke BKD. Tapi katanya BKD juga ga paham..... kalau itu yang terjadi berarti BKD nya perlu ditatar tuh.... Oke deh kalau begini, sebenarnya penulis juga bukan ahlinya tapi sedikit paham dan ga salah kalau berbagi ilmu sama temen-temen semua. Silahkan dinikmati tulisan dibawah ini yak... cekidot dot dot dot.......!!!!

Kring........!!!!! (ini hanya istilah sebenarnya bunyi ringtone... :p)
Halo Assalamu'alaikum
Tut tut tut............. (wah ga niat nih orang nelpon, ga punya pulsa apa pelit yak-pikir penulis dalam hati)
Dengan lapang dada demi kepentingan bangsa dan negara penulis sms "Ada yang bisa saya bantu". Dijawab dengan cukup panjang "Pak, mau nanya tentang jabatan fungsional penyuluh perindag itu bagaimana ya?" aduh kalau dijawab lewat sms bisa keriting nih tangan telp aja deh pikir penulis waktu itu. Dengan lapang hati demi bangsa dan negara penulis telp orang yang sms tadi.

P: "Halo Assalamu'alaikum"
X: "Wa'alaikumsalam, maaf pak ganggu mau nanyain tentang jabatan fungsional nih"
P: "oh... ya silahkan"
X: "Kalau mau jadi pejabat fungsional harus diklat dulu ya..."
P: "Iya betulll emang harus begitu aturannya"
X: "Itu dimana pak?"
P: "Di BDI"
(obrolan awal itu berlanjut cukup panjang hingga pada intinya
X: "SK saya itu Penyuluh Perindag tapi saya ditempatkan di bag Pembangunan, nah belum lama ini saya dapat SK Fungsional Penyuluh Perindag dan ga bisa naik pangkat reguler, kata BKD harus pakai angka kredit itu bagaimana ya?"
jujur aja untuk menjelaskan itu cukup panjang dan waktu itu penulis menjawab hanya sekenanya dan untuk melengkapinya ini jawaban dari penulis.

Perlu diketahui temen-temen, menurut penulis orang yang memiliki embel-embel Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag adalah istimewa. Kalau disetarakan dengan jabatan struktural dia satu level dengan Kepala Seksi. Mengapa demikian, hal itu dikarenakan kepala seksi tidak memiliki kewenangan memerintah PFPP, pejabat yang bisa memerintahkan minimal Eselon III atau setara Kepala Bidang. Selain itu didalam struktur organisasi PFPP berada langsung di bawah Kepala Dinas, benar-benar istimewakan.

Perlu digaris bawahi oleh temen-temen kata istimewa tersebut dan camkan dengan baik-baik. Idealnya (ngomongin yang ideal nih...) PFPP harusnya menjadi orang paling berpengaruh di Dinas. Kenapa bisa demikian..., hal tersebut dikarenakan tugas dari PFPP adalah mulai dari pendataan analisa hingga pelaksanaan kegiatan. Harusnya semua kegiatan yang ada didinas merupakan usulan dan hasil telaah dari Penyuluh Perindag tersebut, karena merekalah yang terjun langsung dilapangan. Nah teknis dan administrasinya itu wilayah pejabat struktural.

Karena istimewa tersebut maka untuk menjadi pejabat fungsional tidak sembarangan, akan tetapi ada syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti. Hal itu bisa dibaca pada buku Kumpulan Peraturan Penyuluh Perindag (orang lebih mengenal dengan istilah buku biru). Dengan berpegang pada buku biru dan buku panduan penyuluh perindag seharusnya sudah bisa kok menjalankan tugas sebagai penyuluh perindag. Buku adalah guru yang tak pernah marah hehehe....... Jadi coba baca dan pelajari buku tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya apabila sudah mengerti dan BKD belum paham juga, bawa tuh buku ke BKD dan kasih unjuk di muka mereka. Hehehe.......

Untuk petunjuk selanjutnya ya ada di tulisan berikutnya ya.... sabar nunggu ya....! Orang sabar pantatnya lebar... kwkwkwkwk

Selengkapnya...

Mengabdi kepada bangsa dan negara itu ternyata banyak caranya ya. Tidak perlu dengan mengangkat bambu runcing, senapan untuk berperang (semoga ga kan terjadi). Dengan mengabdi sebagai pegawai negeri bisa menjadi salah satu contohnya (tapi jangan korupsi). Menjadi atlet dan mengharumkan nama negara bangsa juga merupakan pengabdian. Ada lagi lho yang lain, yaitu membantu mensukseskan program-program pemerintah dan bagi yang mampu janganlah selalu menggunakan subsidi dari pemerintah. Penulis berusaha untuk melakukan hal tersebut, bukan sombong atau apa sih, cuma mencoba sedikit membantu sesama dengan menggunakan PERTAMAX sebagai bahan bakar yang ga disubsidi pemerintah.
Penulis dah menerapkan ini lebih dari 2 tahun, tapi ga murni sih... Jadi kadangkala sepeda motor kesayanganku si JUPE MX sering tercemar bensin premium dan itu yang beli adalah yang pinjem motor. Tapi selama penulis yang naikin 95% selalu diisi PERTAMAX kecuali kalau terpaksa harus menggunakan premium mau gimana lagi.
Niat dasarnya bukan bukan bergaya atau karena dibilang mesinnya jadi bagus. Niatnya yaitu tulus bahwa bensin bersubsidi diperuntukkan untuk mereka yang kurang mampu. Kalau masalah mesinnya jadi lebih bersih dan lebih bagus itu yang lebih tahu orang bengkel. Yang jelas penulis berusaha untuk sadar diri dan mencoba sedikit membantu. Selengkapnya...

Sungguh membosankan melihat para pengurus PSSI dan para pengurus Klub dan semua yang berhubungan dengan PSSI. Pada masa kepemimpinan Nurdin Halid banyak yang menuntutnya untuk turun, aku sih setuju-setuju aja, karena melihat dia yang terlalu pelan dan kurang greget dalam membina Sepakbola Indonesia (pendapat saya pribadi). Yang paling menyebalkan adalah dengan mengatas namakan statuta-statuta dan statuta lagi, eneg rasanya. Kenapa sih mesti makai alasan statuta, coba gunakan hati nurani deh, lupakan kepentingan kelompok dan utamakan kepentingan negara itu yang ada di benakku sebagai warga negara.
Datanglah revolusi sepakbola yang akhirnya memilih Djohar Arifin H sebagai ketua. Dari awal terpilih aku sudah sangsi, pasti bakal aneh-aneh lagi nih. Ternyata hal itu benar-benar terjadi, banyak keanehan yang muncul di PSSI terutama urusan kompetisi. Masalah dalam kompetisi tersebut sebenarnya bukan jadi suatu masalah jika pengurus mau menggunakan akalnya yang jernih tanpa ada intervensi kepentingan.
Kalau ada yang bertanya padaku "Siapa sih yang bersalah dalam hal ini?", maka akan aku jawab semuanya salah. Hal itu sudah jelas-jelas salah dari awal, budaya korup dan money politik sudah mengalahkan akal sehat. Dari pengurus PSSI dengan santainya menggulirkan format kompetisi 24 Klub, terus penyelenggaranya diganti dengan tanpa alasan, yang eneg banget dan paling eneg adalah mereka bertahan dengan mengatas namakan statuta. Emang statuta dah ngalahin jiwa kebangsaan ya? sudah mengalahkan akal sehat ya? Para pengurus klub yang lain juga aneh, kenapa menggelar kompetisi tandingan, lebih baik diingatkan dan minta duduk bersama, kalau ini sudah dilakukan mogok main saja dan solusi terakhir turunkan ketua terpilihnya.
Tapi yang sudah terjadi sebenarnya tidak perlu disesali, harusnya semua pihak tidak saling ngotot dan berpikir jernih dan dengan akal sehat. Sekarang harusnya kedua belah pihak harus mau duduk bersama untuk membicarakan semua itu. Buatlah solusi yang terbaik, cari win-win solution. Sejak kecil kita diajarkan untuk musyawarah mufakat, gotong royong dan kekeluargaan, mengapa hal itu selalu dilupakan. Kalaupun sekarang sudah terjadi dua kompetisi yang berlangsung, cobalah untuk dibiarkan sampai selesai dan cari format baru untuk menyatukannya di putaran kompetisi yang akan datang.
Mereka sudah lupa bahwa banyak orang yang berharap akan sepakbola. Suatu bentuk kegiatan yang bisa mempersatukan bangsa, menghilangkan perbedaan, menumbuhkan lagi nasionalisme. Ini sebuah kesempatan bagus kawan. Marilah berfikir jernih dan temukan solusi terbaik dengan win-win solution.



Selengkapnya...