Welcome to Ombudsman RI Perwakilan DIY

Category:

Reaksi: 

Lama sekali dah ga ngeblog..... akhirnya bikin tulisan lagi dan yang bisa aku bagi disini adalah Welcome to Ombudsman RI Perwakilan DIY. Kenapa kata itu yang aku ucapkan? Ya... karena untuk sementara waktu ini saya sudah tidak menjadi penyuluh perindag lagi. Aku mencoba petualangan baru masuk ke dunia struktural di Ombudsman RI khususnya di Perwakilan DIY. Mumet mesti lihat bahas yang aku sampaikan diatas hahaha......... intinya aku sekarang dah pindah kerja hehehe....

Selengkapnya...

Tip Dan Trik Sebagai Fungsional Penyuluh Perindag

Category:

Reaksi: 


Sudah lama sekali penulis tidak mengupdate blog ini.... Maklum lah lagi sibuk ma kerjaan, hohohoho...... (sombongnya....). Kali ini penulis akan berbagi trik dan tips buat teman-teman yang memilih jalur fungsional seperti yang penulis lakukan. Bukan suatu bencana jadi penyuluh perindag itu, tapi bersyukurlah karena banyak kenikmatan yang akan kita dapat (walau mungkin jauh dari fungsional yang lain, macam pertanian, perikanan, metrologi, dsb). Dalam menjalani pekerjaan sebagai penyuluh perindag terdapat cara-cara yang dapat mempermudah dalam menjalaninya, berikut ini tip dan triknya. cekibrot....!!!!
Selengkapnya...

Terjebak Dalam SK Penyuluh Perindag (edisi 2)

Category:

Reaksi: 

Pada tulisan sebelumnya (edisi 1) penulis mengungkapkan bahwa PFPP adalah jabatan istimewa dan banyak yang kurang menyadarinya. Sekarang ini banyak yang bingung ketika menerima SK disitu tercantum tugasnya sebagai Penyuluh Perindag, Penyuluh Perindustrian ataupun Penyuluh Perdagangan. Janganlah bingung dan jangan bimbang, walaupun di SK bunyinya seperti itu kalian belumlah menjadi penyuluh yang sebenarnya. Mau bukti? lihat aja di slip gajinya pasti ga dapet tunjangan fungsional hehehehe.... Nah untuk lebih lengkapnya cekidot lagi deh tulisan dibawah ini.

Di dalam buku biru maupun buku pedoman penyuluh perindag dijelaskan bahwa Penyuluh Perindag dapat naik pangkat dalam 2 tahun (wuih... ini menarik nih). Hal ini karena sistem kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit, nah inilah juga yang menjadikan jabatan ini istimewa. Seorang Fungsional Penyuluh Perindag berkaitan erat dengan Angka Kredit, itu pula syarat apabila seseorang diangkat menjadi PFPP dia harus punya PAK (Penilaian Angka Kredit).
Apa sih itu angka kredit dan bagaimana mendapatkannya? Susah susah gampang sih jelasinnya tapi penulis coba deh. Bagi para pejabat struktural ataupun fungsional umum dapat naik pangkat reguler 4 tahunan. Kerjaan mereka sudah diitung berdasarkan jam kerjanya yang rutin (masuk pagi pulang sore tiap hari), sedang fungsional penyuluh perindag itu jam kerjanya tidak ditentukan oleh waktu kerja (bisa 24 jam lho...). Sebagai konsekuensinya maka kegiatan yang dilakukan dihitung dalam bentuk angka kredit, jadi semua kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PFPP ada nilainya (kalau didokumentasikan tapi :-D). Ibarat anak sekolah sebenarnya ini kelas Akselerasi lho... hehehehe.....
Nah bagi yang sudah ada SK bertuliskan Penyuluh Perindag sebenarnya memang diarahkan untuk menjadi penyuluh, akan tetapi tidak menjadi kewajiban atau keharusan. Pada dasarnya sebelum mendapatkan SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional maka masih bisa naik pangkat secara reguler dan tidak perlu melakukan tugas-tugas penyuluhan. Disini penulis akan membagi menjadi 2 macam orang, pertama yaitu PNS yang dari SK CPNS Penyuluh Perindag dan mau meneruskan menjadi penyuluh perindag dan yang kedua adalah yang mau masuk di struktural. Tapi mungkin nanti penulis tambahin kategori khusus juga :-D
1. Yang berminat menjadi penyuluh perindag
  • Akan lebih baik dari sejak CPNS sudah melakukan tugas-tugas penyuluhan, karena tugas-tugas tersebut bisa ditabung sebagai angka kredit. Nah selama masa ini status CPNS tersebut hanya sebagai staff biasa di bidang maupun seksi masing-masing. Jadi dia harus melaksanakan tugas staff biasa dan tugas penyuluhan bukanlah yang utama hanya sampingan kalau memang mau menabung poin.
  • Seringlah lihat info di BDI Regional masing-masing, lihatlah kapan ada jadwal Diklat Penyuluh Tingkat Dasar, karena syarat untuk menjadi Penyuluh Perindag harus mengikuti Diklat Penyuluh tingkat dasar atau lulus uji kompetensi.
  • Kalau SK PNS nya sudah keluar konsultasikan kepada Tim Penilai angka kredit untuk mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), kalau di Dinas ada ya di Dinas itu sendiri atau mungki Kabupaten/Kota Tetangga kalau tetep ga ada ya terpaksa ke Dinas Provinsi.
  • Kalau sudah diklat penyuluh tingakt dasar dan sudah PAK nya sudah ditetapkan datenglah ke bagian kepegawaian di kantor masing-masing untuk mengajukan usulan pengankatan pertama dalam jabatan fungsional.
  • Kalau BKD sudah menerima usulan dan semua syarat sudah terpenuhi maka baru keluarlah SK Pengangakatan pertama dalam jabatan fungsinal yang secara otomatis dapat tunjangan jabatan pula.
2. Yang tidak berminat
  • Bagi yang tidak berminat agar tidak berpolemik, langsung aja disampaikan ke bagian kepegawaian bahwa memang tidak berminat dan memilih di struktural saja. Nah sampaikan tuh peraturan yang sebenarnya dan bilang kalau jabatan ini jabatan pilihan. Dan satu lagi saran dari penulis, kalau saat melamar menjadi pegawai lihatlah formasinya, jangan malah bingung setelah masuk menjadi PNS. Kalau bingung jangan segan-segan konsultasi ke BKD kalau sudah tahu jawabannya jangan dengarkan apa kata orang, dengarkan apa kata BKD aja. Sip kan.
3. Kasus Khusus
  • Nah apabila ada kasus yang tiba-tiba dapet SK Fungsinonal Penyuluh dan ga bisa naik reguler (tapi menurut penulis alau ada kasus ini yang ga bener BKD nya) maka saran penulis yaitu ikutin tahapan-tahapan dan syarat-syaratnya. Ikutin Diklat Penyuluh tingkat dasarnya, buat PAK-nya.
Wah ternyata jelasinnya panjang yak... sebenarnya ini juga jauh dari lengkap masih banyak kok yang harus dijelaskan tapi sayangnya dah capek ngetik. xixixi... lanjut next time aja deh. Salam teh anget dari Purworejo. Fakhrudin Hidayat
Selengkapnya...

Terjebak Dalam SK Penyuluh Perindag (edisi 1)

Category:

Reaksi: 

Sudah lama sekalih nih penulis ga update blog ini, maklum sibuk (hihihi sok sibuk nieh....). Tapi memang benar kok sibuk, kalau ga percaya tanya deh ma operatornya :p. Akhirnya penulis tergelitik lagi untuk membuat ketikan di blog ini, hal itu dikarenakan ada seorang temen dari Sulawesi Selatan yang bertanya mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag. Ternyata banyak temen yang bertanya-tanya toh.... Wah.... apa ga salah nih nanya ke penulis, harusnya kan nanay ke BKD. Tapi katanya BKD juga ga paham..... kalau itu yang terjadi berarti BKD nya perlu ditatar tuh.... Oke deh kalau begini, sebenarnya penulis juga bukan ahlinya tapi sedikit paham dan ga salah kalau berbagi ilmu sama temen-temen semua. Silahkan dinikmati tulisan dibawah ini yak... cekidot dot dot dot.......!!!!

Kring........!!!!! (ini hanya istilah sebenarnya bunyi ringtone... :p)
Halo Assalamu'alaikum
Tut tut tut............. (wah ga niat nih orang nelpon, ga punya pulsa apa pelit yak-pikir penulis dalam hati)
Dengan lapang dada demi kepentingan bangsa dan negara penulis sms "Ada yang bisa saya bantu". Dijawab dengan cukup panjang "Pak, mau nanya tentang jabatan fungsional penyuluh perindag itu bagaimana ya?" aduh kalau dijawab lewat sms bisa keriting nih tangan telp aja deh pikir penulis waktu itu. Dengan lapang hati demi bangsa dan negara penulis telp orang yang sms tadi.

P: "Halo Assalamu'alaikum"
X: "Wa'alaikumsalam, maaf pak ganggu mau nanyain tentang jabatan fungsional nih"
P: "oh... ya silahkan"
X: "Kalau mau jadi pejabat fungsional harus diklat dulu ya..."
P: "Iya betulll emang harus begitu aturannya"
X: "Itu dimana pak?"
P: "Di BDI"
(obrolan awal itu berlanjut cukup panjang hingga pada intinya
X: "SK saya itu Penyuluh Perindag tapi saya ditempatkan di bag Pembangunan, nah belum lama ini saya dapat SK Fungsional Penyuluh Perindag dan ga bisa naik pangkat reguler, kata BKD harus pakai angka kredit itu bagaimana ya?"
jujur aja untuk menjelaskan itu cukup panjang dan waktu itu penulis menjawab hanya sekenanya dan untuk melengkapinya ini jawaban dari penulis.

Perlu diketahui temen-temen, menurut penulis orang yang memiliki embel-embel Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag adalah istimewa. Kalau disetarakan dengan jabatan struktural dia satu level dengan Kepala Seksi. Mengapa demikian, hal itu dikarenakan kepala seksi tidak memiliki kewenangan memerintah PFPP, pejabat yang bisa memerintahkan minimal Eselon III atau setara Kepala Bidang. Selain itu didalam struktur organisasi PFPP berada langsung di bawah Kepala Dinas, benar-benar istimewakan.

Perlu digaris bawahi oleh temen-temen kata istimewa tersebut dan camkan dengan baik-baik. Idealnya (ngomongin yang ideal nih...) PFPP harusnya menjadi orang paling berpengaruh di Dinas. Kenapa bisa demikian..., hal tersebut dikarenakan tugas dari PFPP adalah mulai dari pendataan analisa hingga pelaksanaan kegiatan. Harusnya semua kegiatan yang ada didinas merupakan usulan dan hasil telaah dari Penyuluh Perindag tersebut, karena merekalah yang terjun langsung dilapangan. Nah teknis dan administrasinya itu wilayah pejabat struktural.

Karena istimewa tersebut maka untuk menjadi pejabat fungsional tidak sembarangan, akan tetapi ada syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti. Hal itu bisa dibaca pada buku Kumpulan Peraturan Penyuluh Perindag (orang lebih mengenal dengan istilah buku biru). Dengan berpegang pada buku biru dan buku panduan penyuluh perindag seharusnya sudah bisa kok menjalankan tugas sebagai penyuluh perindag. Buku adalah guru yang tak pernah marah hehehe....... Jadi coba baca dan pelajari buku tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya apabila sudah mengerti dan BKD belum paham juga, bawa tuh buku ke BKD dan kasih unjuk di muka mereka. Hehehe.......

Untuk petunjuk selanjutnya ya ada di tulisan berikutnya ya.... sabar nunggu ya....! Orang sabar pantatnya lebar... kwkwkwkwk

Selengkapnya...

Kucoba memakai yang tak bersubsidi! PERTAMAX

Category:

Reaksi: 

Mengabdi kepada bangsa dan negara itu ternyata banyak caranya ya. Tidak perlu dengan mengangkat bambu runcing, senapan untuk berperang (semoga ga kan terjadi). Dengan mengabdi sebagai pegawai negeri bisa menjadi salah satu contohnya (tapi jangan korupsi). Menjadi atlet dan mengharumkan nama negara bangsa juga merupakan pengabdian. Ada lagi lho yang lain, yaitu membantu mensukseskan program-program pemerintah dan bagi yang mampu janganlah selalu menggunakan subsidi dari pemerintah. Penulis berusaha untuk melakukan hal tersebut, bukan sombong atau apa sih, cuma mencoba sedikit membantu sesama dengan menggunakan PERTAMAX sebagai bahan bakar yang ga disubsidi pemerintah.
Penulis dah menerapkan ini lebih dari 2 tahun, tapi ga murni sih... Jadi kadangkala sepeda motor kesayanganku si JUPE MX sering tercemar bensin premium dan itu yang beli adalah yang pinjem motor. Tapi selama penulis yang naikin 95% selalu diisi PERTAMAX kecuali kalau terpaksa harus menggunakan premium mau gimana lagi.
Niat dasarnya bukan bukan bergaya atau karena dibilang mesinnya jadi bagus. Niatnya yaitu tulus bahwa bensin bersubsidi diperuntukkan untuk mereka yang kurang mampu. Kalau masalah mesinnya jadi lebih bersih dan lebih bagus itu yang lebih tahu orang bengkel. Yang jelas penulis berusaha untuk sadar diri dan mencoba sedikit membantu.
Selengkapnya...

Suara Hati Pecinta TimNas Garuda

Category:

Reaksi: 

Sungguh membosankan melihat para pengurus PSSI dan para pengurus Klub dan semua yang berhubungan dengan PSSI. Pada masa kepemimpinan Nurdin Halid banyak yang menuntutnya untuk turun, aku sih setuju-setuju aja, karena melihat dia yang terlalu pelan dan kurang greget dalam membina Sepakbola Indonesia (pendapat saya pribadi). Yang paling menyebalkan adalah dengan mengatas namakan statuta-statuta dan statuta lagi, eneg rasanya. Kenapa sih mesti makai alasan statuta, coba gunakan hati nurani deh, lupakan kepentingan kelompok dan utamakan kepentingan negara itu yang ada di benakku sebagai warga negara.
Datanglah revolusi sepakbola yang akhirnya memilih Djohar Arifin H sebagai ketua. Dari awal terpilih aku sudah sangsi, pasti bakal aneh-aneh lagi nih. Ternyata hal itu benar-benar terjadi, banyak keanehan yang muncul di PSSI terutama urusan kompetisi. Masalah dalam kompetisi tersebut sebenarnya bukan jadi suatu masalah jika pengurus mau menggunakan akalnya yang jernih tanpa ada intervensi kepentingan.
Kalau ada yang bertanya padaku "Siapa sih yang bersalah dalam hal ini?", maka akan aku jawab semuanya salah. Hal itu sudah jelas-jelas salah dari awal, budaya korup dan money politik sudah mengalahkan akal sehat. Dari pengurus PSSI dengan santainya menggulirkan format kompetisi 24 Klub, terus penyelenggaranya diganti dengan tanpa alasan, yang eneg banget dan paling eneg adalah mereka bertahan dengan mengatas namakan statuta. Emang statuta dah ngalahin jiwa kebangsaan ya? sudah mengalahkan akal sehat ya? Para pengurus klub yang lain juga aneh, kenapa menggelar kompetisi tandingan, lebih baik diingatkan dan minta duduk bersama, kalau ini sudah dilakukan mogok main saja dan solusi terakhir turunkan ketua terpilihnya.
Tapi yang sudah terjadi sebenarnya tidak perlu disesali, harusnya semua pihak tidak saling ngotot dan berpikir jernih dan dengan akal sehat. Sekarang harusnya kedua belah pihak harus mau duduk bersama untuk membicarakan semua itu. Buatlah solusi yang terbaik, cari win-win solution. Sejak kecil kita diajarkan untuk musyawarah mufakat, gotong royong dan kekeluargaan, mengapa hal itu selalu dilupakan. Kalaupun sekarang sudah terjadi dua kompetisi yang berlangsung, cobalah untuk dibiarkan sampai selesai dan cari format baru untuk menyatukannya di putaran kompetisi yang akan datang.
Mereka sudah lupa bahwa banyak orang yang berharap akan sepakbola. Suatu bentuk kegiatan yang bisa mempersatukan bangsa, menghilangkan perbedaan, menumbuhkan lagi nasionalisme. Ini sebuah kesempatan bagus kawan. Marilah berfikir jernih dan temukan solusi terbaik dengan win-win solution.




Selengkapnya...

Penyuluh Perindag (Mesti ngapain ya?)

Category:

Reaksi: 

Jumpa lagi dengan penulis yang bingung mau nulis apa hehehehe..... :). Sebenarnya penulis dalam post tulisan ini masih mengulas lagi tentang posting yang lampau mengenai Penyuluh Perindag. Ada beberapa pertanyaan yang penulis terima dari teman-teman, apa sih yang mesti dilakuin atau dikerjakan oleh Penyuluh Perindag? Gimana cara bikin kegiatan, anggarannya dari mana ya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lagi yang muncul. Sebenarnya penulis juga hanya sedikit mengetahui ilmu tentang Fungsional Penyuluh Perindag.
Penulis disini hanya akan membagi ide buat teman-teman yang ingin menjadi Fungsional Penyuluh Perindag dan ingin mengaktifkan kegiatan yang ada di Fungsional tersebut. Yang pertama mesti dilakukan adalah memikirkan apakah teman-teman benar-benar ingin menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag , pikirkan dan renungkan dengan hati yang tulus, jangan hanya karena status SK atau formasi awal waktu mendaftar. Penulis menyarankan untuk memahami kemampuan dan kemauan diri apakah benar teman-teman mau dan mampu menjadi Penyuluh Perindag.
Fungsional Penyuluh Perindag berbeda dengan Fungsional guru lho.... Ibarat kata, fungsional guru itu orang disuguhin kue dan kuenya di unjukkan di depan mukanya sedangkan fungsional penyuluh perindag itu disuguhin kue tapi untuk mendapatkan kue tersebut harus datang mendekat atau usaha untuk mendekati dan mengambilnya. Hehehe.... pusing ya ma istilahnya. hahahaha.... Intinya obyek dari fungsional guru itu sudah jelas dan untuk mendapatkan pekerjaan sudah jelas dan hampir pasti, sedangkan Fungsional Penyuluh Perindag obyeknya ada dan jelas juga akan tetapi untuk mendapatkan pekerjaan itu harus mandiri dan berusaha mendekat ke pekerjaan tersebut.
Kalau teman-teman sudah memikirkan dengan baik dan seksama dan mengambil keputusan tetap di jalur Fungsional maka janganlah setengah-setengah. Teruslah maju dan cari tahu seluk beluknya mengenai Fungsional Penyuluh Perindag ini, teman-teman bisa lihat di tulisan penulis sebelumnya tentang Kumpulan Peraturan Menjadi Penyuluh Perindag. Silahkan download peraturan-peraturan yang ada disitu klick aja langsung tulisan yang berwarna orange (terutama yang nomer 12 dan 13).

Langkah selanjutnya seperti yang penulis sampaikan tadi, janganlah setengah-setengah, setelah tahu dasar hukum dan peraturan serta bagaimana menjadi penyuluh perindag (berdasarkan peraturan-peraturan tadi) maka teman-teman mesti mencari tahu dimana ada BDI (Balai Diklat Industri) yang menyelenggarakan Dilat Penyuluh Tingkat Dasa. Di Indonesia dibagi menjadi 7 regional yaitu:
1. BDI Regional I Medan (Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau) 
    Telp/Fax (061) 7865857
2. BDI Regional II Padang (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung)
    Telp/Fax (0751) 7051879 / (0751) 447784
3. BDI Regional III Jakarta (Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat)
    Telp/Fax (021) 87702734 / (021) 87702821
4. BDI Regional IV Yogyakarta (DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)
5. BDI Regional V Surabaya (Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)
6. BDI Regional VI Denpasar (Bali, NTB, NTT dan Papua)
7. BDI Regional VII Makasar (Sulawesi dan Maluku)
Sebenarnya dengan mengikuti diklat penyuluh tingkat dasar ini, para peserta sudah tahu apa yang mesti dilakukan, karena petunjuk pelaksanaan diberikan di diklat tersebut.
Langkah selanjutnya adalah benar-benar menjadi Penyuluh Perindag dengan menerbitkan SK Penyuluh Perindag yang sesuai dengan Buku Pedoman Penyuluh Perindag yang biasanya dibagikan saat Diklat Penyuluh Tingkat Dasar ini sebagai contoh bisa didownload SK Pengangkatan Pertama Penyuluh Perindag.
Yang terakhir dari Penulis, buatlah kegiatan sesuai dengan buku pedoman tersebut, karena dalam buku pedoman tersebut dicantumkan semua kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh perindag dan juga berapa nilainya. Inilah yang sementara bisa penulis bagikan idenya dengan teman-teman semua.
Selengkapnya...