Halo teman-teman PFPP Seluruh Indonesia Raya dari Pulau Papua Sampai Nanggroe Aceh Darussalam. Jabatan Fungsional lagi mulai eksis nih.... Fungsional Penyuluh Perindag Pun ikut-ikutan juga deh, walau tunjangan jabatan masih diteropong belum kelihatan-kelihatan juga. Hahahaha........ Sabar adalah kuncinya, nikmati pekerjaan yang ada, rezeki orang ga bakal ketuker kok. Tapi ihtiar juga tetap haru jalan ya... jangan cuma diem aja.

Sudah lama penulis tidak mencurahkan tulisan di blog, kali ini penulis akan mengupdate peraturan-peraturan serta serba-serbi tentang jabatan PFPP. Silahkan bagi yang membutuhkan untuk bisa sedot di rincian di bawah ini. 

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN

4. PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

5. PP No 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

6. PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN

7. PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manjemen ASN

8. Perpres No 60 Tahun Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan PFPP

9. Permenpan RB No 18 Tahun 2017 Tentang Standart Kompetensi Jabatan ASN

10.Permenpan No 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

11.Kepmenpan No 129/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang PFPP dan Angka Kreditnya

12.Kepmenpan No. Kep/04/M.PAN/1/2005 Tentang Perubahan Kepmenpan No.129/Kep/M.PAN/12/2002

13.Kepmenperindag No 537/MPP/Kep/9/2003

14.Pedoman Pembinaan dan Teknis Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag

15 Surat Kemenperin tentang Alih Jabatan (Uji Kompetensi)

Semoga Peraturan-peraturan diatas bisa membantu teman-teman dalam menjalankan tugasnya.